Analisis etika dari sistem informasi dari cara pengelolaannya (2023)

Prinsip-prinsip etika

Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah :

1. Perlakukan orang lain seperti apa yang anda harapkan orang lain perlakukan anda
2. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapa pun juga
3. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil.
4. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur
5. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit
6. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain.

Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa member tuntunan praktis, namun tindakan-tindakan yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan-aturan ini perlu mendapat perhatian yang lebih banyakdan diwaspadai. Kemunculan perilaku non-etis yang belum jelas itu mungkin sama merugikannya dengan perilaku non-etis yang nyata bagi anda dan perusahaan anda.

Aturan-aturan perilaku professional

Jika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka professional, maka mereka memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Aturan-aturan professional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para professional seperti American Medical Association (AMA), American Bar Association (ABA), Association of Information Technology Proffesionals (AITP), dan Association of Computing Machinery (ACM). Para kelompok professional ini bertanggung jawab atas peraturan parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk kualifikasi dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh kamu profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan.

Beberapa dilema etika

Sistem informasi telah menciptakan dilemma-dilema etika baru dimasa sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon terkemuka diAmerika Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak pengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu dengan memasangnya pada computer agar mengenali respons pelanggan atas serangkaian pertanyaan yang sudah terkomputerisasi.

Sebagian besar perusahaan memonitor apa yang sedang dilakukan para karyawannya di internet dengan maksud mencegah mereka membuang-buang sumber-sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis. Perkumpulan Komputer Internasional memecat sedikitnya 10 karyawan dikantornya di Herndon pada bulan Desember 2000 karena mengirimkan e-mail yang berbau seks secara eksplisit. Perusahaan Xerox memecat 40 pekerjanya di tahun 1999 karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di Web. Perusahaan yakin mereka mempunyai hak untuk memonitor e-mail karyawan dan penggunaan web karena fasilitas itu milik mereka dan penggunaannnya dimaksudkan untuk tujuan bisnis saja, dan menciptakan fasilitas untuk maksud-maksud bisnis.

Dalam tiap kesempatan, Anda bisa menemukan persaingan nilai, dengan kelompok-kelompok yang berada dalam suatu debat. Perusahaan mungkin beralasan, misalnya, bahwa mereka punya hak untuk menggunakan system informasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkecil satuan kerjanya sehingga bisa mengurangi biaya dan tetap berada pada bisnis. Karyawan-karyawan yang digantikan oleh system informasi mungkin beralasan bahwa pemilik perusahaan memiliki semacam kewajiban bagi kesejahteraannya. Pemilik bisnis mungkin merasa bertanggung jawab untuk memonitor e-mail karyawan dan penggunaan internet untuk meminimalkan kebocoran produktivitas.

Para karyawan mungkin percaya bahwa mereka harus mampu menggunakan internet untuk mengerjakan tugas-tugas pribadi yang ringan sebagai ganti penggunaan telepon. Suatu analisis yang lebih dekat mengenai fakta-fakta kadang kala bisa menghasilkan solusi kompromi yang member “sebagian keuntungan” untuk setiap sisi.

1. Dimensi-dimensi moral dari system informasi

Pada bagian ini, kita akan lebih mendalami lima dimensi moral dari system informasi. Dalam tiap dimensi kita mengidentifikasi level analisis etika, social, dan politik dan menggunakancontoh-contoh nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai terkait, pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder), dan pilihan-pilihan yang diambil.

Hak-hak informasi: kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era internet

Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara.Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja; berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan system mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkannya invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif.

Kebebasan pribadi dilindungi melalui konstitusi di AS, Canada, dan Jerman dalam beragam cara, juga di Negara-negaara lainnya melalui beragam undang-undang. Di Amerika Serikat, klaim kebebasan pribadi dilindungi terutama oleh Amandemen Pertama yang member jaminan kebebasan berbicara dan berkumpul, perlindungan Amandemen keempat melawan pencarian tak beralasan dan perampasan dokumen-dokumen pribadi atas rumah, dan jaminan atas proses penggunaan hak. Undang-Undang Kebebasan Pribadi tahun 1974 merupakan yang paling penting diantara perundang-undangan tersebut, karena mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi di wilayah Negara bagian. Masa kini, sebagian besar hukum kebebasan pribadi Negara bagian AS hanya berlaku pada pemerintah federal dan mengatur hanya beberapa wilayah sector kebebasan pribadi.

Sebagian besar hukum kebebasan pribadi Amerika dan Eropa didasarkan pada aturan yang disebut Fair Information Practices (FIP) atau Praktik Informasi yang Adil yang pertama-tama ditetapkan dalam laporan yang dibuat pada tahun 1973 oleh komite penasehat pemerintah federal (Kementrian Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan AS, 1973). Praktik Informasi yang Adil (FIP) adalah serangkaian prinsip yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan informasi mengenai individu. Prinsip-prinsip FIP didasarkan pada gagasan mengenai “kesaling-ketergantungan minat” antar pemegang dokumen dan individu. Individu memiliki keikutsertaan dalam transaksi, sedsangkan pemegang dokumen biasanya perwakilan bisnis atau pemerintahan membutuhkan informasi mengenai individu untuk mendukung transaksi. Setelah terkumpul, individu mempertahankan minat itu pada dokumen, dan dokumen mungkin digunakan untuk mendukung aktivitas lain tanpa persetujuan individu. Ditahun 1998, Komite Perdagangan Federal (Federal Trade Commission) FTC menyatakan kembali dan memperluas peraturan FIP untuk member tuntunan bagi perlindunga kebebasan pribadi secara online.

Tabel Prinsip Praktik Informasi yang adil dari FTC

FIP dan FTC digunakan sebagai penuntun untuk mengarahkan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan mengenai kebebasan pribadi. Pada bulan juli 1998, Kongres AS menyetujui Undang-Undang Pelindungan Kebebasan Pribadi Online Anak-Anak (COPPA), mengharuskan website membuat izin orang tua sebelum melakukan pengumpulan informasi pada anak-anak dibawah usia 13 tahun. (Hukum ini mengandung bahaya penyalahgunaan). FTC merekomendasikan perundangan tambahan untuk melindungi kebebasan pribadi konsumen online dalam jaringan periklanan seperti DoubleClick, yang mengumpulkan catatan aktivitas web konsumen untuk membuat profil detail yang kemudian digunakan oleh perusahaan lainnya untuk menargetkan iklan online. Perundangan kebebasan pribadi e-commerce lainnya berpusat pada perlindungan penggunaan kode identifikasi pribadi (PIN=Personal Identification Number) online seperti kode jaminan social, pembatasan e-mail, dan pelanggaran penggunaan program “spyware” yang bisa mencetak aktivitas online pengguna tanpa sepengetahuan pengguna.

Perlindungan kebebasan pribadi juga ditambahkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan akhir-akhir ini yang mengatur layanan keuangan dan perlindungan pemeliharaan dan pengiriman informasi kesehatan mengenai individu. Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley 1999, yang mencabut batasan-batasan terdahulu mengenai afiliasi antar bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi, mencakup beberapa perlindungan kebebasan pribadi bagi konsumen layanan keuangan. Semua institusi keuangan harus lebih transparan mengenai kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang dilakukannya untuk melindungi kebebasan pribadi dalam hal informasi pribadi non-publik, dan untuk memungkinkan konsumen mengelola sendiri pengaturan bagi-pakai informasi pribadi dengan pihak ketiga. Undang-Undang Kewajiban Asuransi Kecelakaan (HIPAA) 1996 mencantumkan aturan-aturan perlindungan kebebasan pribadi unuk catatan-catatan medis yang telah diselesaikan penyusunannya pada 14 April 2002. Hukum tersebut member wewenang kepada pasien untuk mengakses catatan medis merek yang disimpan oleh penyedia jasa medis, rumah sakit, dan pemberi asuransi kesehatan, selain itu juga member hak penuh untuk mengatur penggunaan atau pengungkapan catatan tersebut.

Tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi

Teknologi Internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati beragam system computer sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan akhir. Masing-masing system itu mampu melakukan pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan komunikasi yang melewatinya.

Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online, termasuk newsgroups atau file-file apa yang diakses oleh seseorang, Website dan halaman Web mana yang telah dikunjungi oleh seseorang, dan item-item apa yang telah diakses atau dibali melalui Web. Semua tindakan pemantauan dan pelacakan ini terlaksana di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Alat-alat untuk memantau kunjungan World Wide Web menjadi terkenal karena membantu organisasi untuk menentukan siapa yang mengunjungi Website mereka dan bagaimana menyusun sasaran promosi secara lebih baik. (Sebagian perusahaanjuga melakukan pemantauan penggunaan Internet pada karyawannya; seberapa jauh mereka memanfaatkan sumber-sumber milik perusahaan.) Website retail sekarang memiliki akses ke perangkat lunak yang memungkin mereka untuk memperhatikan perilaku belanja online dari individu atau kelompok, sementara mereka mengunjungi Web site dan melakukan pembelian. Tuntutan komersil untuk informasi pribadi ini tampaknya tidak pernah akan terpuaskan.

Website bisa mempelajari identitas pengunjungnya jika si pengunjung secara sukarela melakukan registrasi pada Web site tersebut untuk melakukan pembelian produk atau jasa atau mendapat layanan gratis, misal informasi. Web site juga bisa mengambil informasi mengenai pengunjung tanpa sepengetahuan mereka melalui teknologi “cookie”. Cookies adalah file-file berukulan kecil yang disimpan pada hard disk computer sewaktu pengunjung mengunjungi website tertentu.

Sebagai tambahan atas pengesahan secara hukum, dikembangkan beragam teknologi baru untuk member perlindungan kebebasan pribadi pengguna selama melakukan interaksi pada Website. Sebagian besar alat ini digunakan untuk mengenkripsi e-mali, untuk membuat aktivitas e-mail atau berselancar di Web tampak anonym, atau untuk mencegah agar computer pengguna tidak menerima “cookies”

Minat sekarang berkembang dalam alat-alat yang bisa membantu pengguna menentukan jenis data pribadi apa yang bisa diekstrak oleh Website. Platform Acuan Kebebasan Pribadi (Platform for Prifacy Preference) dikenal dengan sebutan P3P, memungkinkan komunikasi otomatis mengenai kebijakan-kebijakan kebebasan pribadi antara situs-situs e-commerce dan para pengunjungnya. P3P memberikan standar untuk mengkomunikasikan kebijakan kebebasan pribadi Web site kepada para pengguna internet dan untuk membandingkan kebijakan tersebut dengan acuan-acuan pengguna atau dengan standar lainnya, misalnya penuntun dari FIP FTC atau Instruksi Perlindungan Data dari Komisi Eropa. Pengguna bisa menggunakan P3P untuk memilih tingkat privasi yang diinginkan sewaktu berinteraksi dengan Website.

Standar P3P memungkinkan Website untuk memplubikasi kebijakan menmgenai kebebasan pribadi dalam format yang bisa dipahami oleh computer. Jika sudah sesuai dengan aturanm-aturan P3P, kebijakan kebebasan pribadi menjadi bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing halaman Web. Para pengguna yang menggunakan versi Microsoft Internet Explorer versi terakhir bisa mengakses dan membaca kebijakan kebebasan pribadi P3P dan daftar semua cookie yang berasal dari Website tersebut. Internet Explorer memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengaturan computer agar menampilkan semua cookie atau sebagian saja sesuai tingkat privasi. Misalnya, level “medium” m,enerima cookies dari situs “pihak-pertapa” yang memiliki kebijakan opt-in atau op-out, namun menolak cookies pihak ketiga yang menggunakan pengidentifikasi informasi pribadi tanpa kebijakan opt-in.

Namun demikian, P3P hanya bekerja dengan Web site yang menjadi anggota konsorsium World Wide Web yang telah menerjemahkan kebijakan kebebasan pribadi pada Web sitenya ke dalam format P3P. Teknologi ini akan menampilkan cookies dari Web site yang bukan bagian dari konsorsium, namun pengguna tidak bisa mendapatkan informasi pengirim atau pernyataan kebebasan pribadi. Para pengguna juga perlu mendapat pengarahan mengenai interpretasi pernyataan privasi perusahaan dan level privasi P3P.

Isu-isu etika

Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini adalah sebagai berikut : Dalam kondisi apa saya (Anda) dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang? Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium apa pun? Apakah kita perlu memeberitau orang yang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya? Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawan.

Isu-isu sosial

Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan “pengharapan kebebasan pribadi” atau norma-norma kebebasan pribadi, dan sikap punlik. Dalam wilayah kehidupan apa kita, sebagai masyarakat, harus mendorong orang-orang untuk berfikir bahwa mereka ada pada “wilayah pribadi” sebagai lawan dari sudut pandang public? Misalnya, haruskah kita sebagai seorang anggota masyarakat mendukung orang-orang untuk mengembangkan pengharapan kebebasan pribadi sewaktu menggunakan e-mail, telepon seluler, bulletin board, system posral, tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan-pengharapan kebebasan pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator kejahatan?

Isu-isu politik

Isu-isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen/catatan dan individu. Haruskah kita mengizinkan FBI untuk mengawasi e-mail agar bisa melacak penjahat atau teroris. Sampai sejauh apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk mempertahankan data pribadi mengenai individu?

Hak-hak kepemilikan : Properti Intelektual

Rahasia Dagang

Produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara.
Hak cipta

Hak cipta (copyright) adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apa pun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud dari undang-undang hak cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan memastikan bahwa seseirang yang kreatif tersebut menerima manfaat keuangan dan yang lainnya atas hasil karyanya.

Hak paten

Hak paten (patent) memberikan hak monopoli ekslusif kepada pemilik gagasan yang melatarbelakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Maksud kongres AS dibalik undang-undang hak paten adalah untuk memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode yang baru akan menerima upah uang dan lainnya atas usahanya dan masih dapat memperluas penggunaan dari penemuan itu dengan gagasan tersebut sesuai lisensi hak paten. Pemberian hak paten ditentukan oleh Badan Hak Paten AS dan mengandalkan hasil putusan pengadilan.

Isu-isu etika

Isu-isu etika pokok menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan intelektual seperti perangkat lunak, buku digital, musik digital, video digital. Haruskah saya(Anda) menggandakan sebagian perangkat lunak atau materi digital yang dilindungi oleh rahasia dagang, hak cipta, dan atau paten untuk tujuan pribadi? Apakah ada nilai yang berkelanjutan dalam melindungi kepemilikan intelektual jjika bisa dengan mudahnya digandakan dan didistribusikan melalui internet.

Isu-isu sosial

Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual sekarang ini kurang berfungsi dengan era informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerikan menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar-mulai dari pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan perangkat lunak. Kemudahan menggandakan perangkat lunak dan content digital semakin membuat kita sebagai bagian dari masyarakat pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara signifikan mengancam penyebaran bentuk-bentuk teknologi baru dan, karena itu mengancam pula kemajuan-kemajuan dalam produktivitas dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Isu-isu politik

Isu politik utama yang berhubungan dengan kepemilikan menaruh perhatian pada penyusunan ukuran-ukuran perlindungan kepemilikan untuk melindungi investasi yang dibuat oleh pencipta perangkat lunak, buku-buku digital, dan hiburan digital. Microsoft dan 1400 perangkat lunak lainnya dari perusahaan content informasi tergabung dalam Asosiasi Industri Informasi dan Perangkat Lunak (SIIA), yang mendorong dikeluarkannya hukum-hukum baru dan pelaksanaan hukum-hukum yang sudah ada untuk melindungi kepemilikan intelektual di seluruh dunia. SIIA dibentuk pada 1 januari 1999, dari bergabungnya Asosiasi Penerbit Perangkat Lunak dengan Ssosiasi Industri Informasi. SIIA menerbitkan hotline anti pembajakan untuk para individu agar melaporkan aktivitas pembajakan serta menyebarluaskan program edukasi untukm membantu organisasi melawan pembajakan perangkat lunak dan telah mempublikasi penuntun untuk karyawan dalam menggunakan perangkat lunak.

Perkumpulan yang menentang SIIA banyaknya kelompok dan jutaan individu yang yakin bahwa hukum anti pembajakan tidak bisa dilaksanakan dalam era digital dan bahwa perangkat lunak seharusnya gratis atau dibayar hanya berdasarkan kerelaan. Menurut kelompok-kelompok ini, ada keuntungan sosial yang lebih besar dari distribusi perangkat lunak secara bebas.

Akuntabilitas, Pertanggung jawaban secara hukum, dan Kontrol

Bersamaan dengan dikeluarkannya hukum-hukum kepemilikan dan kebebasan pribadi, teknologi informasi baru memberi tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial yang ada yang member perlindungan kepada individu dan institusi. Jikas seseorang merasa dirugikan disebabkan oleh mesin yang sebagian dikendalikan oleh perangkat lunak, siapa yang dianggap bertanggung jawab dan dimintaui pertanggung jawaban ? Haruskah papan pengumuman public atau layanan el;ektronik seperti Amerika Online mengizinkan p[engiriman materi-materi pornografi atau materi lainnya yang melanggar hukum (Sebagai pemancar), atau haruskah mereka dianggap tidak bertanggung jawab atas segala bentuk materi yang dikirimkan oleh penggunannya? Bagaimana dengan internet? Jika anda meng-outsource proses informasi, dapatkah anda dianggap vendor eksternal yang bertanggung jawab untuk segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen?

Isu-isu etika

Isu-isu etika yang berhubungan dengan pertanggung jawaban disebabkan oleh teknologi informasi yang baru adalah apakah individu dan organisasi yang menciptakan, menghasilkan, dan menjual system (baik perangkat keras maupun lunak),secara moril bertanggung jawab untuk konsekuensi penggunaannya. Jika benar, karena alasan apa? Pertanggung jawaban secara hukum apa dan kewajiban apa yang harus dipercaya oleh pengguna, dan apa yang harus dipercaya oleh provider?

Isu-isu sosial

Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggung jawaban menaruh perhatian pada harapan-harapan bahwa masyarakat seharusnya diberi kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan jasa system informasi. Haruskah individu dan organisasi didorong untuk mengembangkan perangkat cadangan agar bisa dengan mudah mengantisipasi kegagalan system, atau haruskah organisasi secara ketat dianggap bertanggung jawab atas layanan system yang diberikan? Jika organisais secara ketat dianggap bertanggung jawab, dampak apa yang terjadi terhadap pengembangan system layanan yang baru? Dapatkah masyarakat mengizinkan jaringan dan papan pengumuman public memasang informasi yang berbau fitnah, ketidakbenaran, dan salah persepsi sehingga merugikan banyak orang lain? Atau haruskah perusahaan penyedia jasa informasi membuat sendiri peraturan mereka, termasuk dalam hal penyensoran informasi?

Isu-isu politik

Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah debat antara penyedia jasa informasi untuk segala macam bentuknya (mulai dari developer perangkat lunak sampai penyedia jasa layanan jaringan), yang menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban secara hukum (dan berarti memaksimalkan keuntungan mereka), dan layanan individu-pengguna, organisasi, dan komunitas- yang menginginkan agar organisasi dianggap bertanggung jawab secara hukum karena member layanan system berkualitas tinggi (dan berarti nmemaksimalkan kualitas layanannya). Penyedia jasa berargumen bahwa mereka akan menarik diri dari pasar jika dianggap bertanggungjawab secara hukum, padahal para pengguna layanan berargumen bahwa hanya jika penyedia jasa mengakui bertanggung jawab secara hukum, maka mereka merasa mendapat jaminan layanan berkualitas baik dan mengimbangi kerugian-kerugian yang terjadi. Haruskah perundang-undangan membebankan tanggung jawab atau membatasi tanggu jawab kepada para penyedia jasa? Perpecah mendasar ini menjadi pusat beragam konflik politik dan hukum.

Berbagai kejahatan computer yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu:

1. Computer crime (cyber crime), merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
2. Unauthorized Access to Computer System and Service, merupakan Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
3. Illegal Contents, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
4. Data Forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
5. Cyber Espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
6. Cyber Sabotage and Extortion, merupakan kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
7. Offense Against Intellectual Property, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
8. Infringements of Privacy, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, ketika programmer untuk suatu bank membuat tambahan diprogram sehingga program tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa pengambilan dari rekeningnya telah melampaui batas. sehingga pada tahun 1984 dalam Kongres AS menyetujui UU federal yang khusus diterapkan untuk kejahatan computer, yaitu:

1. memberikan saran kepada Kongres mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan komputer terhadap usaha kecil.
2. menetapkan bahwa seseorang yang mendapat akses ke informasi yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan luar negeri tanpa otorisasi merupakan pelanggaran.

Dengan demikian hukum bagi penggunakan computer berangsur-angsur mulai dikenal dan semakin bertambah. Beberapa sebab kejahatan computer yaitu:

• Aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat
• Electronic commerce (e-commerce)
• Electronic data interchange (EDI)
• Desentralisasi server
• Transisi dari single vendor ke multi vendor
• Teknologi yang semakin canggih

Pada saat ini penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika seorang manajer, spesialis informasi dan pemakai serta hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena bentuknya tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak perhatian.

Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Prilaku ini adalah budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan merupakan salah satu tugas manajemen puncak yaitu memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai.

Etika komputer, menurut James H. Moor merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi Komputer untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Oleh karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu :

• Waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat;
• Memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat.

Tiga alasan utama atas minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer, adalah :

• Kelenturan logis, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan.
• Faktor transformasi, berdasarkan fakta bahwa komputer dapat mengubang secara drastic cara kita melakukan sesuatu (misalnya penggunaan e-mail, konferensi video, dan konferensi jarak jauh).
• Faktor tak kasat mata, komputer dipandang sebagai kota hitam. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal tersebut membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat.

Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Hak ini dapat dipandang dari segi komputer atau dari segi informasi yang dihasilkan computer yaitu:

1. Hak atas komputer
2. Hak atas akses komputer
3. Hak atas keahlian komputer
4. Hak atas spesialis komputer
5. Hak atas pengambilan keputusan
6. Hak atas informasi
7. Hak atas Privacy
8. Hak atas Accuracy
9. Hak atas Property
10. Hak atas Accessibility

Kontrak sosial jasa informasi

Guna memecahkan permasalahan etika komputer, Mason menyarankan bahwa jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Kontrak tersebut menyatakan bahwa :

1. Komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Hak milik intelektual akan dilindungi.
2. Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Dengan demikian, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas kontrak sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya.

BAB 3

PENUTUP

Manajer adalah pembuat aturan bagi organisasinya. Mereka harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam hal etika, termasuk penggunaan system informasi secara etis. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilemma-dilema etika sewaktu mereka berusaha menyeimbangkan kebutuhan dan minat.

Perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru dimana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam “gray area” dimana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan system etika yang baru untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam mengambil tindakan.

Teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan trmasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kasus dan aninimitas dimana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online, mengedepankan tantangan-tantangan atas aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah.

Daftar Pustaka :

Laudon, Kenneth C; Jane P. Laudon.2005.Sistem Informasi Manajemen :Mengelola Perusahaan Digital.Penerbit Andi : Yogyakarta

(http://safrizalhappy.wordpress.com/2009/07/12/lima-dimensi-moral-dalam-era-informasi/)

http://fadlisim.blogspot.com/2009/10/isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem.html (Diposkan oleh Muhammad Nurul Fadlidi Minggu, Oktober 25, 2009)

http://mawaries.wordpress.com/2008/12/02/bab-4-isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi/

http://nufaisha.wordpress.com/2008/11/30/isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi/

http://agustinakhalid.wordpress.com/2008/12/02/isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi/

http://feby.blog.perbanas.ac.id/2009/06/17/isu-sosial-dan-etika-dalam-sistem-informasi/